dasar hukum perjalanan dinas. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. dasar hukum perjalanan dinas

Selanjutnya, informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup:6 a. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, yaitu. Namun, terdapat satu dasar hukum yang menyebutkan perihal uang transport ini yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) No. 5. Izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Sekretariat Negara. 02/2019 yang diubah sebagai berikut: 1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2019 tentang. PMK No. 775. soalnya terkait fasilitas hotel dan tiket perjalanan dinas. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 24 Mei 2017, kemudian dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S. Berdasarkan PMK No. 1/2011 Pasal 98. - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang b. A. perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian Dinas Kesehatan, pengelolaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. b. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 05/2016 Jo PMK No. Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. ð Karo Hukum ð Karo Bantuan Hukum ð Karo Sumber Daya Manusia ð Karo Humas ð. Bagian ini biasanya berisi hukum yang terkait dengan masalah yang menunggu keputusan. Dasar Hukum a. Sasaran Program dan Besar Bantuan 4 F. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Salah satu dasar hukum aturan ini adalah keputusan Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 7 Maret 2022. Informasi menjadi satu hal penting dan utama dalam komunikasi. Menteri keuangan republik indonesia, menimbang. METADATA PERATURAN. 9. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Di dalam biaya perjalanan dinas ada Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 10,000,000;Sedangkan perjalanan dinas tersebut punya tujuan untuk seminar, kerjasama dengan perusahaan lain, pelatihan, memeriksa perusahaan cabang di kota atau negara lain, pemasaran dan lain-lain. WAKTU PENYELESAIANLAYANAN 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi dokumen lengkap. 3. 3. ekonomi dan keuangan Daerah; e. Penerimaan Penghargaan Terbaik Tingkat II Kabupaten atau Kota Pengelolaan JDIH Terbaik Jawa Timur. 3. JAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik. Pegawai yang diberhentikan dan sedang. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 45/pmk. 10. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan) c. Karena itu, penting memahami aturan hukum outsourcing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGRI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur perlakuan atas jenis imbalan ini, diantaranya: Pasal 9 ayat (1) E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tipe Dokumen. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Peraturan Bupati | Berlaku. Sebelumnya perlu dipahami pengertian dari Barang Milik Negara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP 27/2014”) sebagai berikut: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran. DNPHT : Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium dan Tunjangan 18. Batas maksimal untuk jenis kartu ini adalah Rp20 juta untuk masing masing kartu. Peraturan Menteri. 13 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. Jika dibayarkan sebelum perjalanan dan dalam bentuk tunai menjadi objek PPh 21,. Produk Hukum. Jasa Layanan P3TKEBTKE. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. 16. 13 Tahun 2003”), khususnya Pasal 88 ayat (3), memang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan beberapa kebijakan pengupahan guna memberikan. (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. D. DNPHT : Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium dan Tunjangan 18. Statusnya UU ini adalah. 13. Siswosoediro (2008:45), paspor dinas adalah paspor yang diberikan pada warga negara Indonesia yang akan menempuh perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan dinas. DINAS KOMUl'IIKASI DAii INFORMATIKA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN VERIFIKASI SPJ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JI. H. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. dan anak angkat yang sah, menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai. 164/PMK. . A. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Dalam satu pekan ini, TAPD beserta Pengarah Tim SHBJ tengah membahas materi terkait Perpres No. SPPD rutin diberikan oleh pimpinan/pejabat. Dasar Hukum 1. 2 Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. Mampu membedakan antara perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Tahun Pelajaran 2022/2023. 8, Jakarta Pusat 10340. dinas secara sewa-beli berdasarkan peraturan termuat dalam Bab II A. BUN : Bendahara Umum Negara 22. Terkait perjalanan dinas ,saya mau menanyakan fasilitas yang dapat digunakan oleh kepala biro apabila yang bersangkutan menjabat Plt. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Berikut syarat tugas belajar bagi PNS: Memiliki masa kerja minimal satu tahun sejak diangkat sebagai PNS. SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas 17. Bidang. DASAR HUKUM 1. 02/2003. Surat Kuasa 118 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. 2. Mar 2, 2020 · Kepala daerah, menurut Perpres ini, menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas. Konten FAQ Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Merujuk pada usaha untuk melaksanakan anggaran dalam pembayaran APBN secara non-tunai,. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Surat Pengantar dari Dinas Terkait; Surat Permohonan; Data Teknis Sumur (Terlampir Formulir) Hasil Uji Kualitas Air (Terbaru) Laporan Pemakaian Air Tanah (6 Bulan Terakhir). Perjalanan dinas antar kota dalam suatu provinsi b. (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Halaman ini telah diakses 10865 kali. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya; d. terdiri atas: Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal: a. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 19. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-13/BC/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas. pembelajaran intrakurikuler; dan 2. Anda bisa merundingkan penambahan insentif yang didapat sebagai hasil perjalanan dinas, adanya uang saku atau naiknya uang saku, uang perjalanan dinas, atau diberikannya uang lembur. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris); Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan; Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat. UU ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober Tahun 2020 dan masih berlaku sampai sekarang. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pengajuan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. 443. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja. Dalam penyusunan apbd tahun 2015, salah satu ketentuan yang terkait dengan anggaran perjalanan dinas untuk pemerintah daerah adalah peraturan menteri dalam negeri. Tim Pelaksana b. Kepala Surat Tugas. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenkeu 125/2009, PNS yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang. Sarana mobilitas (kendaraan dinas) d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Visa Republik Indonesia (“visa”) adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberi an izin tinggal. Ketertautan SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perjalanan Dinas Mekanisme Langsung Sebelum Perjalanan Dinas. Berikut ini adalah contoh nota untuk instansi pemerintahan dan perjalanan dinas. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan;Menimbang: a. Hum NIP. Mampu menjelaskan mengenai konsep Rekonsiliasi Fiskal. 05/2007. 015. 02/2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya. Pasal 1. Dasar Pelaksanaan II. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain. peraturan bupati nomor 21 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten bengkayang : 21: 2021: berlaku: 11: 196: peraturan bupati nomor 20 tahun 2021 tentang kententuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250. perjalanan dinas pejabat eselon II dan eselon III dengan persetujuan Bupati; b. Jl. go. JAKARTA, KOMPAS. 22. perjalanan-pindah; b. 24. Pengamanan aspek ini yaitu menatausahakan BMN dalam rangka mengamankan BMN dari segi administrasinya. nformasi tersebut dibenarkan oleh Ali Fikri. Mengingat : 1. {Ps. Dasar Hukum Pemberlakuan Natura. CO, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatur syarat yang harus dipenuhi pegawai negeri sipil dalam melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas pindah dalam. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); Dasar Hukum Perjalanan Dinas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 100/PMK. Pasal 27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023. Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak. Pada umumnya, surat perintah berisikan perintah kerja, perjalanan dinas, perintah penahanan, dan lain sebagainya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, tentang : Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkunganAspek pengamanan Barang Milik Negara paling tidak terdiri dari tiga bagian yaitu: 1. 53/PMK. (7). Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Dasar Hukum Bagian Il Pelaksanaan a. 05/2012. Oleh Agung Jatmiko. Pasal 5 Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. Bagikan artikel ini: Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Hal ini diperkuat oleh PMK No. 11 Tahun 2018 2. sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir, dengan batas waktu 5 (lima) hari. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 2. Walaupun dikirimkan ke kantor lain, maka tentu masih dalam satu perusahaan. 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf l. 000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah),. Dasar hukum pembentukannya (berupa UU, PP, Perpres) yang menyatakan bahwa pimpinan organisasi atau lembaga berkenaan ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran; 3. Pola Dasar Penomoran 154 2. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. DASAR HUKUM 1. Peraturan Perundang-undangan. Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 79); dan b. Dec 13, 2019 · Menkeu Revisi Aturan Perjalanan Dinas Jabatan, Ini Isinya. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan sumber pembiayaan yang digunakan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terbagi menjadi dua, yaitu : SPPD Rutin, yaitu SPPD yang dibiayai dari sumer anggaran rutin. 1. KKP Perjalanan Dinas (KKP-PD) digunakan untuk pengeluaran yang termasuk dalam komponen biaya berjalanan dinas. Perjalanan dinas pindah dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. Mencabut Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK. 3 tahun ago. go. Peraturan Perundang-undangan. 2 Semarang Telp. ii 140 pemerintah desa 150 dpr-mpr 160 dprd tk. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat Ketentuan Umum; Standar Harga Satuan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup. Dasar Hukum.